Otonomi Desa memberikan peluang yang luas kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya, dengan cara menggali dan mengembangkan potensi Desa. Salah satu peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Desa adalah pendirian BUM Desa. Dengan adanya BUM Desa maka diharapkan pendapatan desa bertambah, sehingga kemampuan Desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat pun meningkat. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Desa, berkaitan dengan BUM Desa, dibentuk Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Namun keberadaan Permendes tersebut dipandang menimbulkan permasalahan atau problematik, khususnya mengenai pengaturan organisasi dan perangkat BUM Desa serta bentuk usahanya, yakni Perseroan Terbatas dan tidak Berbadan Hukum. Adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan ...
Villages are the smallest part of the regional autonomy system, therefore villages with decentraliza...
In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Village-Owned Enterprises are business entities whose c...
Shalsa Anugerah Deri Putri, Dr. Reka Dewantara S.H., M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. ...
Otonomi Desa memberikan peluang yang luas kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya, dengan cara me...
ABSTRAKAset desa merupakan salah satu hasil kekayaan desa yang harus dikelola dan dikembangkan keber...
Minimnya pengetahuan dan pemahaman akan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, atau lebih dikenal dengan UU...
ABSTRAK Efektivitas koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mengalami banyak...
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada kucuran dana miliaran r...
Problem pelanggaran pemilu oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Kepala Daerah sulit terbendung. K...
Problematika implementasi otonomi desa salah satunya adalah masih lemahnya kapasitas sumber daya pem...
Village Owned Enterprises (BUM Desa) is an institution whose existence is mentioned in Law No. 6 of ...
The main problem in managing village-owned enterprises (known as BUMDes) is the sustainability of ec...
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningk...
Keterlibatan kaum perempuan dalam organisasi kemasyaraktan terus mendapat perhatian dan dukungan. Pe...
Penelitian ini bertujuan untuk Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dasar Hukum pembentu...
Villages are the smallest part of the regional autonomy system, therefore villages with decentraliza...
In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Village-Owned Enterprises are business entities whose c...
Shalsa Anugerah Deri Putri, Dr. Reka Dewantara S.H., M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. ...
Otonomi Desa memberikan peluang yang luas kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya, dengan cara me...
ABSTRAKAset desa merupakan salah satu hasil kekayaan desa yang harus dikelola dan dikembangkan keber...
Minimnya pengetahuan dan pemahaman akan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, atau lebih dikenal dengan UU...
ABSTRAK Efektivitas koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mengalami banyak...
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada kucuran dana miliaran r...
Problem pelanggaran pemilu oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Kepala Daerah sulit terbendung. K...
Problematika implementasi otonomi desa salah satunya adalah masih lemahnya kapasitas sumber daya pem...
Village Owned Enterprises (BUM Desa) is an institution whose existence is mentioned in Law No. 6 of ...
The main problem in managing village-owned enterprises (known as BUMDes) is the sustainability of ec...
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningk...
Keterlibatan kaum perempuan dalam organisasi kemasyaraktan terus mendapat perhatian dan dukungan. Pe...
Penelitian ini bertujuan untuk Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dasar Hukum pembentu...
Villages are the smallest part of the regional autonomy system, therefore villages with decentraliza...
In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Village-Owned Enterprises are business entities whose c...
Shalsa Anugerah Deri Putri, Dr. Reka Dewantara S.H., M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. ...