Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris Pengganti merupakan seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris utama sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Untuk menjadi Notaris pengganti diharuskan memenuhi syarat tata cara pengangkatan yang sudah di tentukan dalam UUJN maupun dalam Peraturan Menkumham Republik Indonesia. Permasalahannya adalah terdapat perbedaan syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti. Notaris pengganti memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris dan Notaris Pengganti, perlu diketahui kewenangannya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan kewenangan dan syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti. Dalam upaya mengetahui perbedaan kewenangan antara Notaris dan Notaris Pengganti, penulis menggunakan teori kewenangan dengan metode literatur kaji pustaka terhadap buku-buku yang berkaitan dengan tema jurnal yang saya buat dan bersumber dari beberapa jurnal dari internet. Pentingnya mengetahui perbedaan wewenang antara Notaris dan Notaris pengganti supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pentingnya mengetahui syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti supaya mempermudah proses administrasi