Implikasi Hukum Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah

Dalam perjanjian dibutuhkan jaminan yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Salah satunya adalah Hak Tanggungan. Hak Tanggungan terjadi setelah pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Namun dalam praktik seringkali Hak Tanggungan hanya sampai pada pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti-bukti dan menganalisis penggunaan SKMHT dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta akibat hukumnya jika debitor wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan socio legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian KPR banyak dilakukan pembebanan Hak Tanggungan dengan menggunakan SKMHT tanpa diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan. Akibatnya Hak Tanggungan tidak terjadi, sehingga jika debitor wanprestasi kreditor tidak memiliki hak eksekusi sebagai Penerima Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Hak Tanggungan