Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Pembakaran Lahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor Perkara 4/Pid.B/LH/2020/PNDrh jo 29/Pid.Sus/LH/2020/PTAmb)

Lingkungan hidup merupakan tempat bagi semua makhluk hidup membangun dan menjalani kehidupannya. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula makhluk hidup yang berkembang dan memenuhi bumi. Perkembangan ini mengakibatkan kebutuhan manusia juga semakin meningkat, dan memerlukan banyak sumber daya untuk memenuhinya. Salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan perkebunan dan bercocok tanam. Tindak pidana yang sering terjadi dalam hal perkebunan dan bercocok tanam adalah pembukaan lahan dengan cara dibakar sehingga mengganggu kearifan lokal di daerah tersebut. Pembukaan lahan dengan cara dibakar merupakan sebuah tindak pidana, dan diatur dalam Pasal Pasal 108 junto Pasal 69 ayat (1) huruf (h) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara pembakaran lahan yang terjadi di Desa Morekau, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri dengan nomor 4/Pid.B/Lh/2020/Pndrh Jo putusan pengadilan tinggi dengan nomor 29/Pid.Sus-Lh/2020/Pt.Amb yang telah berkekuatan hukum tetap