PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI)

Salah satu problema yang dihadapi oleh umat Islam Kota Jambi saat ini adalah meningkatnya kasus perceraian terlepas dari pihak mana sebagai inisiatornya, pihak suami atau istri. Hal ini berdampak pada tanggung jawab hak asuh anak yang sering menjadi polemik, siapa yang lebih berhak dengan pertimbangan usia, atau kecenderungan anak memilih atau kemampuan memelihara anak. Hakim Peradilan Agama harus merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya, meskipun di lapangan hakim memiliki otoritas untuk menilai yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak berdasarkan pertimbangan tertentu (ilmu hakim). Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut, penulis menggunakan teori keadilan hukum dan teori maslahat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan hakim Pengadilan Agama Kota Jambi dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian, yang terkesan berbeda dengan regulasi yang ada. Melalui pendekatan yuridis normatif peneliti menyelami argumentasi dan pertimbangan hakim yang lebih tepat. Temuan penelitian antara lain; Pertama, prosedur penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian orang tua yaitu; musyawarah dan pengajuan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama. Kedua, pertimbangan dan argumentasi hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. Ketiga, implementasi dan kepatuhan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama tentang hak asuh anak masih belum optimal ditandai dengan perlunya eksekusi secara paksa