PENETAPAN MAHAR PERKAWINAN MENURUT ADAT DI KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANGHARI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Ditinjau Dari Hukum Islam. Sebagai tujuan antaranya yaitu sebagai berikut. Tiga hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bentuk dan kedudukan mahar perkawinan menurut adat Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian. Kedua, proses penetapan mahar perkawinan menurut adat Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap penetapan mahar perkawinan menurut adat Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan kualitatif tipe normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki yang ingin menikahi perempuan sebagai kehormatan atau kemuliaan dan tanda cintanya untuk dijadikan istri. Pada dasarnya penetapan mahar pada perempuan di Kelurahan Pasar Baru tidak berbeda dengan daerah yang lain, pada masyarakat Kelurahan Pasar Baru penetapan mahar harus mengikuti ketentuan adat-istiadat yang berlaku, karna mahar sudah merupakan hukum atau norma-norma sejak zaman dahulu hingga sekarang. Mahar bagi perempuan sudah ditentukan yaitu cincin emas 2 mayam, sama dengan 6,7 gram emas yang dijumlahkan dalam bentuk uang seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sudah dapat meminang calon istri. Tanggapan masyarakat secara umum menyatakan bahwa penetapan mahar bagi perempuan di Kelurahan Pasar Baru ini sudah banyak mengalami perubahan mulai dari jumlah hingga bentuk dari mahar itu sendiri yang tidak sesuai lagi dengan mahar terdahulu. Ini dibuktikan dengan banyaknya keluarga yang menetapkan mahar sesuai dengan kelas ekonomi atau status sosial dalam keluarga tersebut. Disarankan kepada masyarakat Pasar Baru supaya masalah mahar ini hendaknya di sesuaikan dengan keadaan kelas ekonomi atau status sosial pihak keluarga laki-laki, bukan kesannya untuk memamerkan kekayaan atau untuk dipandang berstatus sosial lebih tinggi dalam masyarakat, agar perkawinan itu dapat terlaksana dan tidak akan terjadinya kawin lari yang tidak diinginkan