Abstrak.Penelitian ini lebih fokus dimana seseorang yang mengalihkan hak tanahnya yang telah bersetifikat kepada orang lain tetapi tidak memakai jalur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dihadapan Notaris/PPAT sehingga melahirkan permasalahan sebagai berikut:1. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah di hadapan Notaris/PPAT? 2.Bagaimana akibat hukum dari pembatalan jual beli tanah akibat adanya pemalsuan data diri dihadapan Notaris/PPAT? Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan suatu . perjanjian yang bersifat konsensuil. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah dengan adanya pemalsuan data d...
Notaris/PPAT adalah suatu profesi dalam masyarkat yang berkecimpung dalam bidang hukum dan memiliki ...
Tujuan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ...
Tujuan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ...
Penelitian dengan judul “Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Yang Didasari Penetapan Pengadilan ...
Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT d...
Penelitian dengan judul “Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Yang Didasari Penetapan Pengadila...
Notaris/PPAT merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara serta masyarakat, oleh karena ...
Semakin banyaknya pro kontra mengenai kewenangan pembuatan akta pertanahan di masyarakat sekarang in...
Penelitian dengan judul “Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Yang Didasari Penetapan Pengadila...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang...
Penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 T...
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban ter...
ABSTRAK Perjanjian pengikatan jual beli tanah, sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di ...
Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta ote...
Adapun tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji tentang tugas, wewenang notaris d...
Notaris/PPAT adalah suatu profesi dalam masyarkat yang berkecimpung dalam bidang hukum dan memiliki ...
Tujuan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ...
Tujuan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ...
Penelitian dengan judul “Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Yang Didasari Penetapan Pengadilan ...
Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT d...
Penelitian dengan judul “Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Yang Didasari Penetapan Pengadila...
Notaris/PPAT merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara serta masyarakat, oleh karena ...
Semakin banyaknya pro kontra mengenai kewenangan pembuatan akta pertanahan di masyarakat sekarang in...
Penelitian dengan judul “Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Yang Didasari Penetapan Pengadila...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang...
Penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 T...
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban ter...
ABSTRAK Perjanjian pengikatan jual beli tanah, sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di ...
Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta ote...
Adapun tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji tentang tugas, wewenang notaris d...
Notaris/PPAT adalah suatu profesi dalam masyarkat yang berkecimpung dalam bidang hukum dan memiliki ...
Tujuan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ...
Tujuan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ...