Persepsi masyarakat terhadap perubahan nomenklatur fungsi kehumasan menjadi protokol dan komunikasi pimpinan pada Pemerintahan Kota Padangsidimpuan

Latar belakang masalah dalam penelitian ini mengenai banyaknya masyarakat Kota Padangsidimpuan yang tidak mengetahui, bahkan tidak perduli tehadap perubahan Nomenklatur fungsi kehumasan menjadi Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap perubahan nomenklatur tersebut, serta apa faktor-faktor penyebab perubahan nomenklatur menjadi Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perubahan nomenklatur fungsi kehumasan menjadi Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta apa faktor penyebab perubahan nomenklatur fungsi kehumasan. Adapun kajian teori dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi, pengertian persepsi, pelaku persepsi, Humas Pemerintahan, keprotkoleran dan penelitian terdahulu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang sistematis data yang diperoleh di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Sumber data terdiri dari sumber data primer sebanyak 10 orang masyarakat Kota Padangsidimpuan yang berkepentingan langsung ke bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu 11 orang yaitu pimpinan dan staff pegawai dibagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Teknik pengumpulan data adalah observasi non partisipan, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil yang diproleh di lapangan menyatakan bahwa persepsi masyarakat Kota Padangsidimpuan terhadap perubahan nomenklatur sebagian mengangap penting untuk diketahui karena memiliki kepentingan langsung, sedangkan yang lainnya berpersepsi tidak perduli dan menganggap bukan suatu permasalahan dimasyarakat. Faktor-faktor penyebab perubahan nomenklatur dibagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berubahnya struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari Pemendagri Nomor 56 Tahun 2019