Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Terhadap Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum bagi peserta BPJS terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan analitis (Analitical Approach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi peserta BPJS terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal. Artinya, peraturan yang memiliki derajat yang lebih rendah tidak saling bertentangan dengan peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Hal itu dapat dibuktikan dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk perlindungan hukum bagi peserta BPJS terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan meliputi: Jaminan pengaturan memperoleh subsidi atau bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruang kelas III. Dan jaminan memperoleh manfaat bagi kelas I dan kelas II; Jaminan pengaturan memperoleh manfaat; Jaminan pengaturan pengaduan ketidakpuasan terhadap pelayanan jaminan kesehatan; Jaminan pengaturan memperoleh nomor identitas tunggal; Jaminan pengaturan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; Jaminan pengaturan mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; Jaminan pengaturan memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga Kesehatan