Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Gizi Dalam Melakukan Pelayanan Gizi Di Rumah Sakit (Studi Di Rsud Bandung Kiwari)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga gizi dalam melakukan pelayanan gizi di rumah sakit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di RSUD Bandung Kiwari dengan informan sebanyak 3 orang. Metode penentuan informan menggunakan Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan metode wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumenter. Data diolah menggunakan reduksi data, display data, dan klasifikasi data. Data disajikan dalam bentuk matriks data kualitatif dan teks naratif, serta dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian bentuk perlindungan hukum tenaga gizi dalam melakukan pelayanan gizi di rumah sakit terbagi menjadi bentuk perlindungan hukum preventif, seperti difasilitasi tempat pengaduan, pasien/keluarga kooperatif, perolehan informasi rekam medis, menerima imbalan jasa, tersedianya P3K, obat-obatan, dan APD, pemeriksaan keamanan alat medis, pengecekan kesehatan rutin, didaftarkan asuransi kesehatan BPJS, difasilitasi pelatihan, pemberian edukasi kepada pasien. Represif, seperti jaminan perlindungan hukum, pemberian diet pasien sesuai informasi, pemberian imbalan tambahan, diberikan pengobatan dan perawatan atas risiko kerja, kesempatan pendidikan tingkat lanjut, dan tenaga gizi menggunakan hak menolak. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum tenaga gizi dalam melakukan pelayanan gizi di rumah sakit terbagi atas faktor pendorong, seperti adanya peraturan mengenai tenaga gizi sebagai faktor hukum, tercukupinya SDM tenaga gizi dan hubungan tenaga gizi kooperatif sebagai faktor penegak hukum, pasien/keluarga kooperatif dan rasa kepercayaan pasien sebagai faktor masyarakat, difasilitasinya ketersediaan alat, penggunaan sistem komputerisasi, dan berlakunya BPJS sebagai faktor fasilitas, dan penggunaan bahasa daerah pasien sebagai faktor budaya. Faktor penghambat, seperti pengaruh kebudayaan yang diyakini pasien/keluarga sebagai faktor budaya dan pengetahuan rendah pasien sebagai faktor masyarakat