Penyelesaian Perselisihan Hak Atas Upah karena Putusnya Hubungan Kerja dengan Alasan Mengundurkan Diri ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 190/Pdt.Sus-PHI/2020/ PN.Jkt.Pst )

Pemutusan hubungan kerja merupakan salah satu jenis perselisahan hubungan industrial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, jenis-jenis perselisihan yakni meliputi Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, Perselisihan Antara Serikat Pekerja atau Buruh hanya dalam satu perusahaan. Sebagai mana yang terjadi dalam kasus pemutusan hubungan kerja oleh PT. Perintis Geo Tekindo terhadap pekerjanya, Suhendra Sudiraja dan Subhan Sahlan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Penyelesaian perselisihan Hak Atas Upah Dengan Alasan Mengundurkan Diri berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 190/Pdt.Sus-PHI/2020/ PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian invertarisasi hukum positif dengan menemukan hukum untuk suatu perkara in concerto. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Metode penyajian data dalam bentuk teks naratif. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengajuan Penyelesaian perselisihan hak atas upah dapat dilakukan oleh Pekerja atau Buruh ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3, 4, 5. Dan putusan hakim dirasa kurang tepat karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Tuntutan Hak Normatif harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan