Kebijakan Pemerintah Inggris dalam Penanganan Masalah Pengungsi Setelah British Exit pada 2020 Ditinjau dari Hukum Internasional

Pada 1 Februari 2020 Inggris resmi keluar dari Uni Eropa yang disebut dengan Brexit (British Exit), hal ini membuat kebijakan di Inggris tentang pengungsi berubah. Sebelumnya kebijakan tentang pengungsi di Inggris diatur oleh Uni Eropa yaitu Konvensi Dublin yang bersifat supranasional. Konvensi tersebut berisi tentang kuota persebaran imigran di Uni Eropa. Hal inilah yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa karena ketentuan kuota pengungsi yang membuat imigran di Inggris melonjak dan merugikan Inggris. Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris membuat kebijakan baru yaitu New Plan for Immigration yang dinilai menjadi ancaman bagi imigran di Inggris, karena beberapa pihak menganggap kebijakan ini tidak sesuai dengan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi pengungsi berdasarkan hukum internasional dan menganalisis kebijakan pemerintah Inggris dalam penanganan masalah pengungsi setelah Brexit pada 2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dengan metode pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi pengungsi berdasarkan hukum internasional terdapat dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan beberapa pengaturan regional. Untuk menangani pengungsi pasca-Brexit, pemerintah Inggris membuat peraturan baru yaitu New Plan for Immigration, namun karena Inggris tidak lagi menjadi bagian dari Dublin atau Eurodac yang dibuat oleh Uni Eropa, ada ketidakpastian besar tentang penanganan Inggris terhadap pencari suaka yang tiba di negara tersebut karena belum ada perjanjian formal antara Inggris dan Uni Eropa