Analisis Hukum Okun di Jawa Barat: Aplikasi Ekonometrika Spasial

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat berada diatas 5% dan tingkat pengangguran berada diatas 8%. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengangguran merupakan masalah yang krusial bagi suatu negara atau daerah, dalam makroekonomi Hukum Okun merupakan keteraturan empiris yang menjadi alat ukur dan menjelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Fenomena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat, hal ini mengindikasikan adanya kontradiksi dengan hubungan yang dijelaskan oleh Hukum Okun. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi kesesuaian Hukum Okun sebagai keteraturan empiris dengan hubungan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat yang menggunakan data panel yaitu 27 kabupaten dan kota dari tahun 2017 – tahun 2021. Selain itu, pada penelitian ini juga untuk menganalisis pengaruh spasial atau pengaruh ketergantungan wilayah antar kabupaten/kota yang berdekatan terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Barat. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis ekonometrika spasial pendekatan data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Okun terbukti valid di kabupaten/kota Jawa Barat dan menemukan adanya spillover effect (efek tidak langsung) dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/kota yang berdekatan. Pengaruh spasial juga terbukti terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Barat dengan interaksi spasial yang bersifat endogen. Tingkat pengangguran di kabupaten/kota dipengaruhi oleh tingkat pengangguran di kabupaten/kota tetangga dengan model Spasial Autoregressive. Implikasi dari penelitian ini diharapkan pemerintah Jawa Barat menjaga capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menurunkan tingkat pengangguran dengan pembuatan regulasi yang mengarah ke peningkatan hasil output yang berkualitas dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan kerjasama dalam mengatasi masalah pengangguran dengan membuat rencana aksi pengentasan pengangguran secara bersama