Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya)

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dianggap sebagai suatu metode baru. Sejalan dengan perkembangan paradigma baru dalam hukum pidana maupun sistem peradilan pidana modern di Indonesia yang menggunakan pendekatan Restorative Justice menjadi suatu konsep yang ada didalamnya. Salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat sekarang ini adalah tindak pidana pencurian. Para pelaku tindak pidana pencurian melancarkan aksinya dimanapun dan kapanpun dan sering memanfaatkan kelengahan atau kelalaian korbannya. Sehingga Kepolisian diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman terhadap tugas dan fungsi Kepolisian dalam pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan para pelaku kejatan harus pula dilakukan dengan cara-cara modern guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan di zaman ini. Polri dianggap perlu mengambil langkah penerapan prinsip restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis yang dilakukan dengan cara membahas dan menganalisis sumber data primer yang diperoleh langsung dilapangan dan data sekunder yang diperoleh dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, doktrin, yurispudensi, norma-norma hukum atau kaidan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penerapan restorative justice, khususnya bagi penyidik diharapkan mempunyai standar operasional prosedur yang akan dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian. Diharapkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat lebih memahami tugas dan fungsi yang diberikan terhadap penegakan hukum dengan memperhatikan asas hukum dan mempertimbangkan peraturan hukum. Diharapkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait dengan adanya restorative justice agar dalam penerapannya tidak terkendala, sehingga terwujudnya tujuan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum