Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal TIMBERLAND Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/PDT.Sus-HKI/2021

Peranan merek sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan dalam perdagangan barang dan jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting bagi produsen maupun konsumen, apalagi jika merek tersebut merupakan merek terkenal, oleh karena itu perlindungan terhadap merek diperlukan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Di Indonesia, perlindungan merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Namun, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan, apabila terdapat cukup alasan pendaftaran merek dapat dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal TIMBERLAND dalam Putusan Nomor 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan merek TIMBERLAKE apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analis. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah serta dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dikabulkannya gugatan pembatalan merek TIMBERLAKE, sudah tepat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan Mahkamah Agung nomor 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021 telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal TIMBERLAND. Akibat hukum dari pembatalan merek TIMBERLAKE adalah merek tersebut dicoret dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sertifikat merek TIMBERLAKE tidak berlaku lagi