Sistem Pendaftaran Tanah Secara Elektronik pada Badan Pertanahan Nasional

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum, BPN sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran tanah mengalami kemajuan yaitu dengan memberikan layanan pertanahan dan Hak Tanggungan secara elektronik, berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji tentang Prosedur pendaftaran tanah dengan sistem elektronik pada Kantor Pertanahan dan Penerapan teori/prinsip pendaftaran tanah dengan sistem elektronik, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah Pendaftaran tanah dengan sistem elektronik pada Kantor Pertanahan pada saat ini, masih pada tahap dalam pemberian layanan pertanahan, prosedur pendaftaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, yaitu termuat dalam pasal 5,6,7 dan Hak Tanggungan elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegritas Secara Elektronik yaitu tertuang dalam Pasal 9,10,11,12,13,14 pendaftaran tanah elektronik masih mengalami kendala yaitu sistem elektronik pada kementrian sering eror, namum semua pihak yang terkait dalam proses pendaftaran setuju dengan adanya sistem elektronik ini, karena memepercepat proses, ketepatan waktu, tidak ada tunggakan, dapat dilakukan dimana saja, tidak lagi ada berkas menumpuk. Penerapan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia, belum memberikan kepastian hukum, hal ini menimbulakan kasus pertanahan, salah satu contoh kasusnya yaitu putusan Mahkamah agung Nomor 839 PK/Pdt/2019, yang pada intinya kasus timbul karena tidak melibatkan ahli waris dalam membuat perjanjian hutang piutang dan dibuat Akta pemberian Hak Tanggungan, mekanisme persayaratan data yang dibutuhkan masih tetap sama dengan pendaftaran Hak Tanggungan secara manual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, sistem pendaftaran tanah yang digunakan masih tetap sama yaitu negatif bertendensi positif, penerapan teori/prinsip pendaftaran tanah ini, dengan digunakanya sistem elektronik ini lebih memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, karena dengan adanya kasus tersebut jika pendaftaran hak tanggungan dilakukan dengan sistem pendaftaran elektronik maka proses upload dokumen tidak dapat dilanjutkan karena persyaratan kurang dan muncul notifikasi ditangguhkan. Kata kunci : prosedur, pendaftaran elektronik, BP