Perlindungan Hukum terhadap Apoteker dalam Menjalankan Pelayanan Kefarmasian (Studi di Kota Surakarta)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan faktor-faktor penghambat terjadinya perlindungan hukum terhadap apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian pada apotek di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumenter, yang disajikan dengan bentuk teks naratif dan matriks kualitatif dengan metode analisis kualitatif. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini antara lain hak memperoleh advokasi, pembinaan, perlindungan, dan informasi yang lengkap dari penerima pelayanan kesehatan. Serta hak menerima imbalan jasa, memperoleh perlakuan yang sesuai dan kesempatan untuk mengembangkan profesi serta menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang tidak sesuai peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum preventif antara lain alokasi dana khusus IAI untuk pemberian advokasi atau pembelaan, memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan serta kepastian hukum memperoleh perlindungan dan pembelaan. Adanya standar imbalan jasa dan pengawasan oleh IAI, memperoleh jaminan hak memperoleh perlakuan yang sesuai dan menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan peraturan serta kebebasan apoteker untuk melanjutkan pendidikan atau seminar pelatihan keprofesian. Sedangkan bentuk perlindungan represif antara lain memperoleh bantuan hukum, pembinaan khusus, klarifikasi, dan pendampingan untuk membantu mencari titik tengah permasalahan dari pengurus IAI. Serta apoteker memperoleh imbalan jasa sesuai standar, memperoleh perlakuan yang sesuai, kebebasan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti seminar pelatihan keprofesian dan menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan jika tidak sesuai dengan peraturan. Beberapa faktor penghambat yaitu faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian