Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum perempuan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumenter. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis dan analisis perbandingan. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan perlindungan hukum perempuan...
iii ABSTRAK Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rep...
PPJB merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya seng...
Peralihan aset pemerintah harus dilakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan termasuk Pemeri...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi vertikal pengaturan dan bentuk perlindungan h...
Angka Kematian Ibu di Indonesia menurut Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan ...
Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab Rumah Sakit terhadap peralatan medis yang tidak layak...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pelayanan kesehatan reproduksi dan kelu...
Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan hak m...
Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini adalah terselenggaranya pemilihan kepala dae...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum ruma...
Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang masih terjadi di kalangan remaja perempuan. Fenomen...
ABSTRAK Perseroan Terbatas Perorangan hadir untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha UMK agar da...
Pemberian otonomi daerah berarti memberikan kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelola ...
Organisasi kesehatan dunia menyebutkan kesehatan adalah hak fundamental setiap orang, juga didalam U...
Wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebenarnya sudah dimiliki J...
iii ABSTRAK Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rep...
PPJB merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya seng...
Peralihan aset pemerintah harus dilakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan termasuk Pemeri...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi vertikal pengaturan dan bentuk perlindungan h...
Angka Kematian Ibu di Indonesia menurut Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan ...
Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab Rumah Sakit terhadap peralatan medis yang tidak layak...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pelayanan kesehatan reproduksi dan kelu...
Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan hak m...
Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini adalah terselenggaranya pemilihan kepala dae...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum ruma...
Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang masih terjadi di kalangan remaja perempuan. Fenomen...
ABSTRAK Perseroan Terbatas Perorangan hadir untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha UMK agar da...
Pemberian otonomi daerah berarti memberikan kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelola ...
Organisasi kesehatan dunia menyebutkan kesehatan adalah hak fundamental setiap orang, juga didalam U...
Wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebenarnya sudah dimiliki J...
iii ABSTRAK Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rep...
PPJB merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya seng...
Peralihan aset pemerintah harus dilakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan termasuk Pemeri...