Talak Raj’i Karena Istri Tidak Taat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2689/Pdt.G/2021/Pa.Jb).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya ikatan lahir batin tersebut merupakan dasar untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal sebagai tujuan perkawinan. Dalam prakteknya di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan dalam kehidupan berumah tangga yang berakibat perceraian, sehingga tidak tercapainya tujuan dari perkawinan tersebut, seperti salah satu perkara mengenai cerai talak talak yang terjadi di pengadilan agama Jakarta Barat dengan Putusan Nomor: 2689/Pdt.G/2021/PA.JB.Pokok permasalahan yang diangkat di dalam penulisan skripsi ini mengenai bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak terhadap Putusan Nomor: 2689/Pdt.G/2021/PA.JB. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai talak yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan talak satu raj’I berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Sebaiknya Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dilengkapi dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), serta Pasal 84 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum perceraian terhadap anak, ayah dan ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya demi kepentingan anak kemudian bapak berkewajiban membiayai keperluan anak dan pendidikan yang diperlukan anak, yang disebutkan dalam Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) KHI bahwa, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapaknya