Cerai Gugat Karena Perselisihan yang Disebabkan Suami Homoseksual (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 4807/Pdt.G/2021/PA.JT)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa sebagai suami isteri memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa. Sebagai suami isteri tidak semuanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga dengan baik dan beberapa diantaranya dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Peneliti mengangkat rumusan masalah megenai bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat karena perselisihan yang diakibatkan suami homoseksual pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 4807/Pdt.G/2021/PA.JT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan perskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan inventarisasi data dan metode analisis data menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan mendasarkan pada tujuan perkawinan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian karena perselisihan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Ahli Fiqih yaitu Kitab Fiqhus Sunnah Juz II Halaman 248 dalam memutus talak satu ba’in sughra. Menurut peneliti, Majelis Hakim dapat menambahkan peraturan dalam memutuskan perkara tentang alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, dapat menambahkan peraturan mengenai kewajiban suami dalam berumah tangga seperti Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam