Putusan Banding yang Merubah Putusan Pidana 10 Tahun Menjadi Pidana 4 Tahun dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Nomor :10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI)

Mahkamah memandang bahwa tindak pidana korupsi telah merugikan hak asasi sosial dan hak ekonomi masyarakat adalah suatu kejahatan yang dinilai luar biasa secara keseluruhan. Korupsi di Indonesia sudah berkembang dan mengakar pada lembaga perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, bahkan pada kerangka sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengadilan. Pada dasarnya keadilan adalah konsep penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Dalam teori dan praktek mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan Putusan Pidana 10 tahun menjadi 4 Tahun ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diperoleh secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,pertimbangan hukum hakim dikategorikan menjadi pertimbangan yuridis Pinangki terbukti melakukan tiga kejahatan sekaligus, yakni suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Hal yang memberatkan Pada saat melakukakn kejahatan Jaksa Pinangki Sirna Malasari berstatus sebagai Jaksa sebagai penegak hukum. sejumlah pertimbangan majelis, Dimana terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesi sebagai jaksa, Terdakwa adalah seorang ibu dari anak yang masih balita (berusia empat tahun) . Kata Kunci: Korupsi, Banding, Keadila