Cerai Gugat Karena Suami Seks Anal (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 891/Pdt.G/2020/PA.Ba)

Pengertian Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kenyataanya tujuan perkawinan itu tidak selalu tercapai, bahkan sebaliknya kandas atau gagal ditengah jalan, demi kepentingan dua belah pihak suami-isteri, perkawinan yang tidak harmonis dapat juga diputus melalui perceraian. Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dengan putusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami isteri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami-isteri. Peneliti mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat karena suami seks anal yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 891/Pdt.G/2020/PA.Ba. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan perspektif analitis, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, dan metode analisis dengan menggunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juntco Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juntco Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menurut Peneliti terdapat fakta hukum lain yaitu kekerasan seksual, dimana Tergugat melakukan hubungan seksual melalui dubur (seks anal) sehingga alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juntco Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juntco Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat dijadikan alasan mengabulkan gugatan yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, peneliti juga berpendapat hakim dapat mempertimbangkan Pasal 5 huruf (c) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu mengenai pengertian kekerasan seksual, selain itu terdapat pertimbangan hakim yang belum sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa hakim dalam putusanya tidak hanya memuat alasan dan dasar putusan tetapi juga pasal dari peraturan yang bersangkutan, dalam putusan ini tidak mencantumkan dasar hukum terkait sebagai landasan yang kuat dalam pertimbanganya