Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan dan faktor yang cenderung mempengaruhi implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dengan wawancara sedangkan data sekunder dengan studi pustaka dan studi dokumenter. Metode pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk matriks kualitatif dan teks naratif. Metode analisis data dilakukan secara analisis kualitatif dengan menggunakan content analysis dan comparative analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas sebagian besar telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) parameter yang didasari pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan meliputi: terlaksananya pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan dengan baik; belum maksimalnya partisipasi masyarakat terhadap program jaminan kesehatan; terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan baik; tersedianya dukungan sarana dan prasarana terhadap program jaminan kesehatan dengan baik; tersedianya biaya penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan baik; terlaksananya bentuk/jenis pelayanan kesehatan yang dijamin dengan baik. Adapun faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum penyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas adalah faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung implementasi hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan peserta non-PBI dalam pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan Purwokerto