Permohonan Dispensasi Yang Ditolak (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)

Batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu baik bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun. Namun apabila terdapat keadaan mendesak yang menyebabkan seseorang harus melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menolak Permohonan Dispensasi Kawin Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu penelitian perspektif analisis, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan inventarisasi data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan metode analisis dengan menggunakan normatif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara dengan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pangkajene berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Selanjutnya Hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan alasan yang diajukan oleh pemohon dinilai tidak bersifat ‘alasan mendesak’. Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung- jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anakHakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin juga berdasarkan dengan Kaidah Hukum Islam. Menurut peneliti apabila hakim dalam menolak dispensasi kawin menggunakan kerangka berpikir Islam, maka hakim seharusnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon, apabila tidak dikabulkan akan sangat dikhawatirkan kedepannya akan timbul kemudharatan bahkan hal yang sangat buruk bisa terjadi yaitu hamil diluar nikah