Pertanggungjawaban Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap Kesalahan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dengan tegas menyatakan bahwa Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahannya dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait dengan kewenangannya dapat menjatuhkan hukuman disipin kepada PNS yang melakukan pelanggaran, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan pejabat tersebut tidak menjatuhkan hukuman disiplin dengan tepat, sehingga tanggungjawab harus dikenakan kepada pejabat yang berwenang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi kriteria terhadap kesalahan dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS serta menganalisi bentuk pertanggungjawaban PPK terhadap kesalahan dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif dan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kriteria untuk menentukan jenis kesalahan dapat dikatogorikan dalam jenis hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dengan kriteria pelanggaran terkait dengan dampak yang timbul, pengulangan terhadap pelanggaran disiplin dan indisipliner PNS dan bentuk pertanggungjawaban PPK yaitu, PPK tidak memberikan sanksi hukuman kepada PNS yang dengan jelas melakukan pelanggaran, maka PPK tersebut dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat oleh atasannya serta PPK yang salah menerapkan sanksi hukuman disiplin kepada PNS berdasarkan pada pengawasan yang dilakukan dapat menerima rekomendasi untuk ditindaklanjuti dengan menarik sanksi menggantikan sanksi yang ada