Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Produk Kadaluwarsa yang Diterima oleh Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor 504 K/PDT.SUS-BPSK/2021

Kelalaian Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya masih sering ditemukan di masyarakat, tidak sedikit ditemukan kasus-kasus terkait pelaku usaha yang menjual produk yang sudah kadaluwarsa. Salah satunya yang terjadi antara PT. Asia Tri Tunggal Jaya (Asia Toserba) sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Fitri Juliani sebagai Termohon Kasasi/Penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk kadaluwarsa yang diterima oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam putusan nomor 504 k/pdt.sus-bpsk/2021. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Data penelitian bersumber dari data sekunder. Model penyajian data menggunakan bentuk teks naratif dan model analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 menjatuhkan hukuman kepada Pelaku Usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami konsumen, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen