Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Terhadap Kasus Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Pidana

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan kewajiban dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Dalam menyelenggarakan pinjaman online, pemberi pinjaman online berhak untuk menagihkan utang penerima pinjaman online berdasarkan perjanjian di awal pinjaman. Namun, dalam praktiknya mereka melakukan akses data pribadi dan memanfaatkan data pribadi untuk mengancam penerima pinjaman online yang terlambat dalam melakukan pembayaran pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyedia jasa pinjaman online serta mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa atas pelanggaran hak-hak konsumen dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyedia jasa pinjaman online. Metode penelitian yang yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hak hak yang dilanggar oleh pemberi pinjaman online seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan hak atas perlindungan dan segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna yang diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Adapun tindak pidana yang dilakukan dalam penagihan yang dilakukan seperti penyebaran data pribadi, penipuan, fitnah, melakukan ancaman atau pemerasan, dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa. Selain itu diperoleh pula perlindungan hukum yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan preventif dan represif yang dilakukan oleh lembaga negara. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi penerima pinjama online yaitu Undang-undang HAM, Undang-undang ITE, Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan OJK