Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Studi Di Kabupaten Majalengka )

Penelitian ini dilatarbelakangi pada tahun 2020 melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diadakan perluasan program jaminan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan secara khusus bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Bentuk perluasan tersebut adalah menambahkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) ke dalam sistem jaminan sosial nasional. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021 tentang Penyelelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta mengetahui kendala dan upaya dalam penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan di Kabupaten Majalengka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriftif. Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Data diolah dan dianalisis dengan metode normative kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan pekerjaan di Kabupaten Majalengka belum terlaksana dengan baik karena masih ada beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja/buruhnya ke dalam program BPJS. Belum optimalnya program tersebut diakibatkan kendala-kendala yang muncul diantaranya kendala Intern dan ekstern