Penggunaan Kutipan Akta Nikah Palsu Guna Mendapatkan Izin Tinggal dalam Tindak Pidana Keimigrasian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Pml)

Penggunaa Akta Nikah yang ilegal untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia merupakan suatu tindak pidana keimigrasian. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisa terkait penerapan penerapan unsur-unsur Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pertimbangan hukum hakim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Pml. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan diuraikan secara teks naratif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain: setiap orang; dengan sengaja; memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan yang tidak benar; untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal untuk dirinya sendiri atau orang lain. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus telah memperhatikan dasar mengadili dan dasar memutus. Pertimbangan Hakim juga telah berpijak pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Namun demikian putusan hakim yang memutus Terdakwa dengan pidana percobaan dinilai tidak berorientasi pada ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dijatuhkannya pidana percobaan kepada Terdakwa tentunya tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, karena Terdakwa sejak awal tidak ada niat untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kedutaan Indonesia ataupun di Kedutaan Pakistan dan justru memilih menggunakan jasa calo yang dapat merugikan masyarakat Indonesia sebagai negara hukum dan berdaulat, penegakan hukum terhadap tindak pidana imigrasi harus dianggap serius