REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU

Pelaksanaan pelayanan publik sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah. Mereka berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Dimana penyediaan pelayanan publik sebagai menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif, Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Dalam pelayanan publik pemerintah Malaysia mengadopsi beberapa nilai-nilai etis ke dalam manajemen sumber daya manusia (aparat). Melalui management integrity committees, yang diwujudkan dalam The Twelve Pillars” yang meliputi: Menghargai nilai waktu; Keberhasilan karena ketekunan atau kegigihan; Senang bekerja keras; Kesederhanaan; Memiliki karakter yang baik; Kekuatan keramahan; Kekuatan contoh yang kongkrit; Kewajiban melakukan tugas; Kearifan ekonomi; Kesabaran; Perbaikan talenta; Kesenangan untuk terus menghasilkan. Vietnam merupakan negara yang cukup berkembang dalam melakukan reformasi birokrasi pelayanan khususnya pelayanan dalam hal membuka bisnis atau strating a business. Vietnam memiliki keunggulan tersendiri yaitu dari segi biaya dan prosedur. Walaupun sedikit melalui prosedur online, dibandingkan Indonesia Vietnam lebih unggul karena membutuhkan instansi yang lebih sedikit daripada Indonesia. Masyarakat Jepang telah menyadari secara menyeluruh perannya sebagai abdi negara untuk memberikan kualitas terbaik dalam pelayanannya kepada masyarakat. Ada suatu kebanggaan jika mereka bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kondisi ini, telah terjadi sejak lama dan membudaya dalam masyarakat Jepang. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang bukan hanya sebatas penyediaan prasarana/sarana. Pelayanan Publik dapat berjalan baik karena pemerintah yang cepat melihat dan membaca kebutuhan masyarakatn