Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memeprniagakan Kukang Jawa(Nyctecibus Jawa) Sebagai Satwa Liar Dilindungi (Studi Kasus Putusan 243/Pid.B/LH/2020/PN Bks)

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang beragam. Keanekaragaman hayarti tersebut perlu diaga. Salah satu kenekaragamn hayati di Indonesia adalah satwa liarnya. Salah satu satwa liar yang dilindungi adalah kukang jawa. Perniagaan kukang jawa sebagai satwa liar dilindungi menurut aturan di Indonesia dapat dipidana. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perniagaan kukang jawa sebagai satwa liar yang dilindungi menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana pemidanaan terkait dengan tindak pidana perniagaan kukang jawa sebagai satwa liar yang dilindungi pada putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer. Kitab Undang-undang hukum pidana, Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur terkait, dan bahan hukum tersier berupa kamus, kemudian semua bahan hukum tersebut disusun dan dianalisis./ Indonesia is a country that has diverse biodiversity. This biological diversity needs to be maintained. One of the biodiversity in Indonesia is its wildlife. One of the protected wildlife is the Javan slow loris. Trading the Javan slow loris as a protected wild animal according to Indonesian regulations can be punished. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the criminal law against the trade of the Javan slow loris as a protected wild animal according to positive law in Indonesia and how the punishment is related to the criminal act of trading the Javan slow loris as a protected wild animal in the decision Number 243/Pid.B/LH/ 2021/PN Bks This research is a normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials. The Criminal Code, Decision Number 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks Secondary legal materials are obtained from related books and literature, and tertiary legal materials are in the form of dictionaries, then all legal materials are compiled and analyze