Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensil

The Dutch colonial legacy of the Criminal Code (KUHP) will be replaced with a new Criminal Code with the idea of the Indonesian nation's legal product. An irony occurred when the offense of insulting the President was trying to be revived with the formation of the RKUHP. Through normative legal research, this paper will also discuss the regulation of the offense of insulting the President in the RKUHP of the presidential system of government adopted by Indonesia.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda hendak digantikan dengan KUHP yang baru dengan gagasan produk hukum bangsa Indonesia sendiri. Sebuah ironi terjadi ketika delik penghinaan Presiden coba dihidupkan kembali pada pembentukan RKUHP tersebut. Melalui penelitian hukum normatif, tulisan ini juga akan membahas kaitan pengaturan delik penghinaan Presiden dalam RKUHP pada sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia