PROSES PERRUMUSAAN KEBIJAKAN WAJIB SHAALAT SUBUH BERJAAMAAH TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA BUKITTTINGGI

Kebijakan publik tidak selamanya dalam bentuk peraturan, kebijakan publik juga dapat berupa himbauan atau sikap diam yang dilakukan oleh pemerintah dalam menganggapi suatu persoalan tertentu. Melihat kepada aturan kebijakan yang di buat oleh Walikota Bukittinggi terkait wajib shalat subuh berjemaah bagi ASN Kota Bukittinggi, sesuai dengan di edarkannya surat undangan mengenai pelaksanaan shalat subuh berjemaah yang di keluarkan oleh sekretaris daerah Kota Bukittinggi. Hal ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan di kalangan ASN sendiri, karena perumusan kebijakan yang dianggap kurang jelas sehingga menjadi kontraproduktif. Tidak adanya kejelasan mengenai keberlangsuangan kebijakan tersebut baik secara substansi maupun teknis, sehingga peneliti berasumsi bahwa bahwa lahirnya kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam melahirkan suatu kebijakan. Asumsi tersebut berdasarkan temuan peneliti yang menunjukan bahwa kebijakan yang telah diterapkan masih bersifat ambigu atau tidak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan proses perumusan kebijakan wajib shalat subuh berjamaah terhadap aparatur sipil negara di Kota Bukittinggi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan studi kasus, dan menggunakan konsep kebijakan publik oleh Ripley yaitu Agenda Setting, Formulation dan Legitimation, serta Program Implementaion. Berdasarkan konsep tersebut dapat di ketahui bahwa proses perumusan kebijakan wajib shalat subuh berjemaah bagi ASN di Kota Bukittinggi tidak dilakukan sesuai dengan konsep yang ada, dimana aturan kebijakan tersebut merupakan sebuah himbauan atau aturan tidak tertulis sehingga tidak memerlukan perumusan kebijakan secara formal. Hal ini sesuai dengan asumsi awal peneliti, sehingga karena ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dalam proses perumusannya, aturan ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Walikota Bukittinggi dalam proses perumusan kebijakannya tetap berkoordinasi dengan beberapa Stakholder yang ada di Bukittinggi guna meminta saran terkait aturan tersebut. Kebijakan ini tetaplah menjadi sebuah kebijakan publik, sesuai dengan yang disampaikan oleh Thomas R Dye dalam buku Understanding Public Policy bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan