KEDUDUKAN HUKUM SURAT KUASA JUAL DALAM PERJANJIAN KREDIT ATAS OBJEK YANG DIIKAT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kedudukan hukum surat kuasa jual dalam perjanjian kredit atas objek yang diikat dengan jaminan hak tanggungan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kedudukan hukum surat kuasa jual yang dibuat dengan pengikatan hak tanggungan dan bagaimana akibat hukum penggunaan surat kuasa jual atas objek yang terikat hak tanggungan. Penelitian ini bersifat deskriptif analis dengan mekanisme pengumpulan data penelitian kepustakaan dimana peneliti melakukan pengolahan data dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan didapatkan secara deskripisi dalan penelitian ini. Rumusan permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan hukum surat kuasa jual yang dibuat bersamaan dengan pengikatan hak tanggungan? 2) Bagaimana akibat hukum penggunaan surat kuasa jual atas objek yang terikat hak tanggungan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Simpulan hasil penelitian: 1) Mengungkapkan kedudukan hukum surat kuasa untuk menjual yang berkaitan dengan perkreditan dilakukan atas dasar keinginan kreditur dan kesepakatan para pihak sebagai alat untuk mengeksekusi objek hak tanggungan secara penjualan dibawah tangan, akan tetapi berlaku jika berdiri sendiri dalam artian bahwa tidak ada dalam bentuk pengikatan dan pembebanan lain seperti hak tanggungan. 2) Akibat hukum terhadap kedudukan hukum surat kuasa jual dalam perjanjian kredit atas objek yang diikat dengan jaminan hak tanggungan adalah batal demi hukum, karena tidak boleh dilakukan bersamaan dengan pengikatan hak tanggungan karena dengan adanya pengikatan hak tanggungan sudah memberikan kekuatan hukum yang kuat terhadap si kreditur dengan adanya sertifikat hak tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Hal tersebut bertentangan dengan Instruksi mendagri No.14 Tahun 1982 serta POJK No.1 tahun 2013. Kata Kunci : Surat Kuasa Jual, Perjanjian Kredit, Jaminan Hak Tanggunga