PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLISI MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT TNI-AD (Studi Kasus Di Denpom 1/4 Padang)

ABSTRAK Salah satu ciri-ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Hal ini karena salah satu prinsip dari negara hukum ialah mengakui dan menjunjung tinggi serta menghormati hak asasi manusia sebagai hak yang melekat secara kodrati dan tidak dapat dipisahkan dari manusia yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap individu atau manusia. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi setiap warga negara. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 1 menyebut bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia yang terpilih yang terdidik dan dipersenjatai serta dipersiapkan untuk perang, sehingaa dalam kehidupan sehari-harinya memiliki emosional yang cenderung tempramen. Kekerasan Rumah Tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit tidak hanya merugikan keluarganya namun juga menimbulkan kerugian bagi prajurit tersebut baik secara moril atau materil. Dalam pembuktian suatu tindak pidana maka dilakukanlah proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini bertujuan agar terlaksananya peran dan tugas tentara Nasional Indonesia, maka dari itu Tentara Naional Indonesia juga mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus. Peraturan-peraturan tersebut bersifat khusus diantaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer. maka dalam penelitian ini akan dikemukakan permasalahan sebagai sebagai berikut: Pertama, bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh penyidik polisi militer dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum aparat TNI AD. Kedua, kendala yang dihadapi oleh penyidik polisi militer dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum aparat TNI AD. Ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum aparat TNI AD. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dan bersifat deskriptif karena penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: Pertama, ada 4 tahapan dalam proses penyelesaian perkara di Peradilan Militer yaitu, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaaan dipersidangan, tahap pelaksanaan putusan. Kedua, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik Polisi Militer adalah kesulitan mencari barang bukti karena anggapan yang masih tabu dalam lingkungan masyarakat yang mengakibatkan para korban tidak melapor, korban yang tidak melapor, faktor ekonomi, dan faktor psikologis. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh penyidik polisi militer dalam mengatasi kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan pelatihan bagi penyidik militer, pemberian pembekalan hukum dan dampingan para psikolog bagi para prajurit, melakukan sosialisasi. Kata Kunci: penyidikan, kekerasan dalam rumah tangga, peradilan milite