ABSTRAK Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat melakukan pendirian ulang BUM Nag pada tahun 2018 dan diberi nama “Kenaikan Ingin Bersama”. Aktif menjalankan usaha sejak tahun 2019 hingga saat ini. pendirian BUM Nag tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Permendes Nomor 4 tahun 2015. Pembentukan BUM Nag tersebut layak untuk dikaji untuk melihat apakah telah sesuai dengan ketentuannya atau tidak. Lebih-lebih hingga kini BUM Nag tersebut masih berpedoman pada Permendes diatas meski rezim hukum BUM Nag juga telah berganti. BUM Nag harusnya melakukan penyesuaian. Pasal 75 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUM Des) mengatur batas waktu penyesuaian dalam waktu paling lama satu tah...
KTUN sebagai objek sengketa di PTUN telah diatur dalam UU PTUN termasuk prosedurnya. Setelah diundan...
ABSTRAK Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sehingga perbuata...
Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak tiap warga negaranya tanpa terk...
ABSTRAK Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hid...
ABSTRAK Indonesia di masa orde baru menerapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pola pembang...
Indonesia memilih struktur negara kesatuan sebagai yang paling sesuai dengan visi mereka tentang Ind...
ABSTRAK Pengelolaan keuangan nagari merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksan...
Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasa...
Rujukan kebidanan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka melakukan rujukan ke sistem ...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
RATIO LEGIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA NOMOR 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN DALAM MEMU...
Kawasan yang dilindungi dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Bandung Utara yaitu Gunung Ba...
Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur sipil Negara yang d...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelo...
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga niaga tingkat desa yang dikelola bersama oleh masyara...
KTUN sebagai objek sengketa di PTUN telah diatur dalam UU PTUN termasuk prosedurnya. Setelah diundan...
ABSTRAK Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sehingga perbuata...
Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak tiap warga negaranya tanpa terk...
ABSTRAK Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hid...
ABSTRAK Indonesia di masa orde baru menerapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pola pembang...
Indonesia memilih struktur negara kesatuan sebagai yang paling sesuai dengan visi mereka tentang Ind...
ABSTRAK Pengelolaan keuangan nagari merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksan...
Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasa...
Rujukan kebidanan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka melakukan rujukan ke sistem ...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
RATIO LEGIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA NOMOR 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN DALAM MEMU...
Kawasan yang dilindungi dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Bandung Utara yaitu Gunung Ba...
Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur sipil Negara yang d...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelo...
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga niaga tingkat desa yang dikelola bersama oleh masyara...
KTUN sebagai objek sengketa di PTUN telah diatur dalam UU PTUN termasuk prosedurnya. Setelah diundan...
ABSTRAK Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sehingga perbuata...
Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak tiap warga negaranya tanpa terk...