PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR KETENTUAN JAM KERJA PADA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil di Indonesia masih masih banyak yang tidak mematuhi peraturan disiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran kinerja pegawai yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaa porses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin. Pada tahun 2021 terdapat 39 kasus pelanggaran disiplin dari data rekapitulasi hukuman disiplin oleh BKPSDM Kota Padang Panjang, namun belum semua kasus dijatuhi hukuman disiplin, diantaranya masih ada 31 kasus lagi yang belum dijatuhi hukuman disiplin dikarenakan adanya beberapa kendala. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di kota Padang Panjang juga beragam, mulai dari pelanggaran jenis ringan sampai ke pelanggaran disiplin berat. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana penegakan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja pada Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang? 2) Apa kendala dalam penegakan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja pada Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang? Motode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu membandingan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian,diperoleh kesimpulan: 1) Penegakan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja Pada Kota Padang Panjang masih kurang sempurna dalam pelaksanaanya, Dari 39 kasus yang ada, terdapat 9 kasus yang baru dijatuhi hukuman disiplin. 2) Kendala dalam penegakan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja pada Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang yaitu datang dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang tidak kooperatif dalam proses pelaksanaan hukuman disiplin yang mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan hukuman disiplin. Kata Kunci: Hukuman Disiplin, PNS, BKPSDM, Kendal