Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Pada Model Kerjasama Build Operate Transfer (Bot) Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha (Public Private Partnership) Pada Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya untuk pengembangan investasi dan peluang usaha di Indonesia. Berkaitan dengan rencana pembangunan tersebut, Pemerintah Indonesia membutuhkan pembiayaan seluas-luasnya dengan membuka investasi seluas-luasnya kepada badan usahha baik asing maupun badan usaha dalam negeri. Tujuan dari menelitian ini mengetahui tanggung jawab hukum para pihak pada kerjasama antara badan usaha baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk investasi dengan mengadakan perjanjian dalam pola kerjasama antara pemerinah dengan badan usaha/Public Private Partnership (PPP), serta memaparkan mengenai implementasi kerjasama dengan pola PPP serta menjabarkan lebih lanjut mengenai implikasi dari investasi dari badan usaha terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan juga studi pustaka. Model kerjasama antara badan usaha untuk berinvestasi dengan pemerintah melalui KPS atau KPBU adalah BOT, dimana badan usaha yang memenangkan tender atas pelelangan proyek dari pemerintah, dengan pertimbangan nilai investasi yang disetor dan perhitungan masa konsesi, maka badan usaha tersebut akan melaksanakan Build yakni melakukan proses pembangunan hingga selesai sesuai dengan jadwal target yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah. Peran pemerintah selama masa build dan operate, untuk meminimalisir risiko Pemerintah ketika jadwal mundur maka akan berimplikasi pada nilai investasi yang akan melebihi target, sehingga pemerintah akan rawan untuk menambah anggaran proyek