Urgensi untuk melakukan kajian hukum tentang peran pemerintah daerah Situbondo dalam penyeleanggaraan olahraga di daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, adanya peran penting pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga daerah diperlukan sesuai dengan perkembangan dan kebijakan nasional. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan kajian yuridis tentang sinergitas penyelenggaraan Olahraga Daerah kabupaten Situbondo sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undanga...
Terorisme saat ini telah menjadi masalah global dan Jika dibiarkan para terorisme akan sangat berbah...
Terorisme saat ini telah menjadi masalah global dan Jika dibiarkan para terorisme akan sangat berbah...
Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan r...
Urgensi untuk melakukan kajian hukum tentang peran pemerintah daerah Situbondo dalam penyeleanggaraa...
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kepastian hukum masa kerja pada Pegawai Pemerintah Dengan Per...
Penelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait pengurusan tanah di Ind...
pembentukan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta kerja menjadi bahan perdebatan dianta...
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ...
Dalam penulisan ini, penulis membahas tentang kedudukan dan hak-hak konsumen pada saat terjadi perka...
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria atau dap...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme yuridis pembinaan Pengadilan Pajak dan untuk men...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme yuridis pembinaan Pengadilan Pajak dan untuk men...
Penelitian yang berjudul analisis yuridis pengadaan tanah bagi pembangunan selain untuk kepentingan ...
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 2011 ...
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pelaksana tugas (Plt) kep...
Terorisme saat ini telah menjadi masalah global dan Jika dibiarkan para terorisme akan sangat berbah...
Terorisme saat ini telah menjadi masalah global dan Jika dibiarkan para terorisme akan sangat berbah...
Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan r...
Urgensi untuk melakukan kajian hukum tentang peran pemerintah daerah Situbondo dalam penyeleanggaraa...
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kepastian hukum masa kerja pada Pegawai Pemerintah Dengan Per...
Penelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait pengurusan tanah di Ind...
pembentukan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta kerja menjadi bahan perdebatan dianta...
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ...
Dalam penulisan ini, penulis membahas tentang kedudukan dan hak-hak konsumen pada saat terjadi perka...
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria atau dap...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme yuridis pembinaan Pengadilan Pajak dan untuk men...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme yuridis pembinaan Pengadilan Pajak dan untuk men...
Penelitian yang berjudul analisis yuridis pengadaan tanah bagi pembangunan selain untuk kepentingan ...
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 2011 ...
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pelaksana tugas (Plt) kep...
Terorisme saat ini telah menjadi masalah global dan Jika dibiarkan para terorisme akan sangat berbah...
Terorisme saat ini telah menjadi masalah global dan Jika dibiarkan para terorisme akan sangat berbah...
Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan r...