Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia

This study examines the legal analysis of marriage isbat according to the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Indonesian KHI. Based on the results of the study, it was found that marriage isbat is regulated in the Civil Code Articles 100-102. Regarding marriage isbat, the Civil Code does not provide strict limits on the elements that can be considered by the judge in determining the validity of a marriage. However, it has weaknesses, namely the disparity between the Indigenous, foreign and Chinese residents, this is what causes the absence of unification of a regulation and is the background for the birth of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage also does not provide limitations regarding marriage events that can be requested for ratification. In contrast to the two provisions, the Compilation of Islamic Law (KHI) regulates the isbat of marriage in a strict manner by providing limitations as described in Article 7 paragraphs (1) to (4) in which a marriage can only be proven by a Marriage Certificate. A marriage cannot be proven by a marriage certificate, its marriage certificate can be submitted to the Religious Court/Syar'iyyah Court. The marriage isbat submitted is limited to five things and those who are entitled to apply for itsbat marriage are husband or wife, their children, marriage guardians and parties with an interest in the marriage.  Studi ini mengkaji tentang analisis hukum tentang isbat nikah menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Indonesia. Berdasarkan hasil studi ditemukan bahwa isbat nikah diatur dalam KUH Perdata Pasal 100-102. Terkait isbat nikah, KUH Perdata tidak memberikan batasan secara rigit mengenai unsur-unsur yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sahnya perkawinan. Namun mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu adanya disparitas antara penduduk Pribumi, Timur asing dan Tionghoa, hal inilah yang menyebabkan tidak adanya unifikasi suatu peraturan dan melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak memberikan batasan-batasan mengenai peristiwa nikah yang dapat dimohonkan pengesahannya. Berbeda dengan kedua ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai isbat nikah secara rigit dengan memberikan batasan-batasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) sampai (4) yang mana suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah. Isbat nikah yang diajukan terbatas mengenai lima hal dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah yaitu suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut