Perijinan dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parkir Liar di Kota Denpasar

Permit is an agreement based on government regulations in certain circumstances as stipulated in the legislation. The formulation of the problem in this study is how is the regulation of parking permits in the city of Denpasar? and What are the legal sanctions for parking attendants if they do not have a permit? In this study, the author uses a normative research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study to get a permit as a parking attendant are procedures and processes in order to get a permit as a parking interpreter in the city of Denpasar. Illegal parking attendants will receive the punishment obtained from the act of collecting illegal parking fees as a violation of the law. Parking permits in Denpasar City are clearly regulated in the Standard Operating Procedure for accepting parking attendants as contained in the Decree of the Board of Directors of the Regional Public Company Bhukti Praja Sewakadharma Denpasar City Number 1 of 2022 concerning Rules of Conduct and Behavior along with Sanctions for Parking Officers and Parking Attendants. The legal sanction obtained by the illegal judge is subject to Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code.  Ijin merupakan persetujuan yang berdasarkan peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pengaturan perijinan parkir di kota Denpasar? dan Bagaimana sanksi hukum bagi juru parkir jika tidak memiliki ijin?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian untuk mendapat surat ijin sebagai juru parkir ada tata cara dan proses agar bisa mendapatkan ijin sebagai juru parkir di kota Denpasar. Juru parkir liar akan menerima hukuman yang diperoleh dari tindakan melakukan retribusi pemungutan uang parkir liar sebagai pelanggaran hukum. Perijinan parkir di Kota Denpasar sudah jelas diatur dalam Standar Operasional Prosedur penerimaan juru parkir yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bukti Praja Sewakadharma Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Tata tertib dan Perilaku Serta Sanksi Bagi Petugas Parkir dan Juru Parkir. Sanksi hukum yang didapatkan jukir liar tersebut dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP