Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama

One of the problems that never met the solution is the number of cases of underage marriage that occur in Indonesia. Even after there is a Law that regulates the minimum age of marriage is also considered to still have loopholes that can be utilized, that is, the community can still apply for marriage dispensation to the relevant Court. So this study focuses on the opinion of judges regarding the effectiveness of article 7 of Law No.16 of 2019 which determines the minimum limit that a person can hold a marriage in the Demak Class IB Religious Court. This research is a qualitative type with data search techniques through interviews with judges and documents. This study also compiled data on marriage dispensation applications before the enactment of Law No.16 of 2019 and after in the Demak Class IB Religious Court. As we know that Law No.16 of 2019 is a change from Law No.1 of 1974 on marriage which regulates the minimum age of marriage, where previously it was 19 years for men and 16 years for women then changed to 19 years for men and women. The purpose of enacting Law No.16 of 2019 is to minimize early marriage in Indonesia. But this is contrary to the data of marriage dispensation applications at the Demak Class IB Religious Court. That is, since the enactment of this regulation, the application for marriage dispensation in the Class IB Demak Religious Court has increased. This shows that this regulation is less effective in suppressing the practice of early marriage in Indonesia.Dalam praktek hukum perkawinan di Indonesia, salah satu permasalahan yang tak kunjung menemukan solusi yang tepat adalah banyaknya kasus perkawinan di bawah umur. Meskipun secara normatif, telah ada Undang-Undang yang mengatur batas minimal usia untuk bisa melaksanakan perkawinan, tetapi masih terdapat celah yang bisa disiasati oleh masayarakat, celah tersebut adalah dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Kelas IB Demak, mengenai efektifitas pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, dengan teknik pencarian data interview dan dokumentasi, dan dengan analisis kualitatif. Penelitian ini juga mengkomparasikan data permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari hasil analisis diketahui bahwa pembaharuan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah perubahan perarutan tentang batas minimal usia perkawinan, yang awalnya 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan,  menjadi 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan perubahannya adalah untuk meminimalisir perkawinan dini di Indonesia. Tetapi faktanya sejak peraturan ini diberlakukan, hasilnya justru bertolak belakang tujuan peraturan tersebut, permohonan dispensasi kawin tetap mengalami kenaikan, khususnya di Pengadilan Agama Kelas IB Demak. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa peraturan ini kurang efektif dalam menekan praktek perkawinan dini di Indonesia, diperlukan solsusi yang dapat mengatasi penyebab utamanya misalnya melalui transformasi adat kebiasaan dan tradisi, serta pemahaman yang ada dimasyarakat terkait perkawinan