PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS ANTARA AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA DENGAN YANG BERAGAMA HINDU DI DESA ADAT PADANG LUWIH PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM

Di Bali dikenal dua macam hak atas tanah yaitu hak–hak perseorangan atas tanah dan hak–hak masyarakat hukum adat  (desa, pura). Jenis-jenis hak atas tanah perseorangan adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan lain-lain. Tanah–tanah perseorangan sepenuhnya tunduk kepada hukum tanah nasional sedangkan tanah-tanah yang merupakan hak-hak masyarakat adat di samping tunduk kepada hukum nasional masih terikat oleh ketentuan-ketentuan adat, seperti yang tertuang melalui awig-awig, pararem, dan dresta. Tanah yang dulunya kurang berfungsi dan tidak bertuan kini menjadi rebutan. Masalah perebutan sumber daya  alam  seperti tanah dan air ini sering menjadi sumber konflik. Seperti sengketa tanah waris yang terjadi di desa adat Padang Luwih antara ahli waris yang pindah agama dengan ahli waris yang beragama Hindu. Kalau dalam satu keluarga memiliki keyakinan yang berbeda, sangat disadari kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa antara keluarga berkaitan dengan perebutan harta warisan. Tentu saja dalam penyelesaian sengketa ini tidak terlepas dari peran hukum negara, hukum agama dan hukum adat