Strategi Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Subulussalam Dalam Mengelola Informasi Dan Opini Publik

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Strategi pengelolaan informasi dan opini publik pemerintah melalui instansi terkait diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil dan dampak. Era globalisasi saat ini ditandai dengan berkembangnya pengetahuan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Segala hal bisa didapatkan dengan cepat dan instan, begitu halnya informasi dan komunikasi publik. Komunikasi merupakan hal yang penting bagi manusia. Manusia harus berkomunikasi dengan manusia lainnya agar tetap dapat mempertahankan hidup. Manusia harus mendapatkan informasi dari orang lain dan harus juga memberikan informasi kepada orang lain. Kepolisian Resort (Kapolres) Subulussalam juga pernah mengingatkan kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Subulussalam  agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial apalagi postingan yang berbentuk ujaran kebencian terhadap pemerintah atau yang bersifat provokasi yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disampaikan Kapolres Subulussalam Qori Wicaksono setelah mengamati masyarakat Kota Subulussalam sangat aktif di media sosial, khususnya facebook. Beliau juga menyebutkan bahwa ada banyak laporan masyarakat terkait hujatan dan makian, termasuk hujatan terhadap kegiatan pemerintah daerah. Menurut Kapolres, belakangan ini banyak sekali hujatan dan makian pengguna media sosial terhadap kegiatan pemerintah Kota Subulussalam sekalipun itu kegiatan positif yang dilakukan, namun tetap saja mendapat hujatan dari pengguna media sosial. Oleh karena itu lembaga pemerintahan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika  Daerah memiliki peran besar dalam mengelola segala informasi dan opini yang berkembang ditengah-tengah masyarakat agar tidak menimbulkan kekacauan dan Dinas tersebut juga harus mampu mengelola informasi dan opini publik yang tertuju kepada penyelenggera pemerintahan dari informasi yang masih rancu menjadi informasi dan opini yang jelas sebelum akhirnya disampaikan kepada pimpinan daerah