KEDUDUKAN HUKUM PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA (PERBANDINGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM)

Perkawinan atau pernikahan anak di Indonesia saat ini dinilai oleh sebagian pihaksebagai suatu permasalahan tersendiri bagi anak. Praktik pernikahan anak sudahmencapai situasi darurat karenanya pemerintah perlu segera mengambil langkahstrategis untuk mengatasinya, diantaranya dengan mengeluarkan Perpu dan Perdapencegahan pernikahan anak serta menghapus dispensasi perkawinan. Selain itu jugadibutuhkan juga kerja sama dan komitmen dari para pihak terkait untuk mencegah danmengurangi pernikahan anak. Di sisi lain perangkat ketentuan yang berkaitan denganperkawinan, memberi kemungkinan berlangsungnya pernikahan anak ini, khususnyaUndang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi HukumIslam (KHI) merupakan hukum materiil bagi umat Islam Indonesia di bidangkeperdataan dalam hal ini bidang perkawinan. Sehingga perlu adanya tinjauan HukumIslam mengenai ketentuan perkawinan atau pernikahan anak ini, baik menurut KHImaupun fiqih. Mengingat pernikahan merupakan sesuatu yang sakral yang dengannyamelahirkan sebuah konsekuensi hukum dalam beberapa perkara lain, sehingga sangatpenting untuk mengetahui kedudukan hukum pernikahan anak ini. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis-normatif. Bahan yang digunakan sebagai sumber dalampenyusunan penelitian adalah: Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,Undang-undang Perlindungan Anak, pendapat para ahli hukum, ulama’ fikih, buku,majalah yang keseluruhannya terkait dengan pernikahan anak