ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN: SUATU TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek penyelenggaraan kesehatan, olehkarenanya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan tanggungjawabbersama antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan publik yang strategis seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), diharapkan dapatmengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. Duapermasalahan yang mendasari penyusunan Undang-Undang tersebut, yang pertama adalahmemberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap praktik kedokteran yang ekploitatif dantidak memenuhi etika kedokteran sehingga mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakatterhadap profesi medik, yang kedua, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagiprofesi dokter dari gugatan masyarakat yang berlebihan