IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI

Asas–asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berperan sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan pusat maupun daerah untuk menjunjung tinggi norma sehingga dalam memberikan pelayanan, keputusan dan tindakan tidak merugikan masyarakat. Persoalan yang diteliti adalah proses pemberian IMB di daerah sudah mengimplementasikan AAUPB, kendala serta solusi. Penelitian yang dilakukan penulis sebagai upaya untuk mengetahui proses penerbitan IMB dengan AAUPB, kendala dan solusi di Kabupaten Wonogiri, sehingga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi pembaca agar lebih mengerti tentang pelaksanaan proses penerbitan IMB dengan menerapkan AAUPB. Penelitian ini menggunakan metode normatif, bersumber pada data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Wonogiri telah mengimplementasikan AAUPB dalam pelaksanaan penerbitan IMB. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dialami diantaranya, kurangnya kesadaran masyarakat terkait permohonan IMB, sarana dan prasarana yang ada di DMPTSP Kabupaten Wonogiri masih belum sesuai dengan yang diharapkan, dan integritas dari sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Solusi yang dapat dilakukan adalah pemerintah memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai pendataan OSS dan pemahaman permohonan IMB, melakukan penambahan atau perbaikan fasilitas sarana dan prasarana, serta meningkatkan kedisplinan dan menerapkan aturan yang tegas bagi SDM