AbstrakArtikel ini bertujuan memaparkan hasil penelitian kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam penyelesaian kasus pembatalan akta pencatatan sipil melalui Asas Contrarius Actus. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif serta dilengkapi dengan data primer dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis akta pencatatan sipil yang dibatalkan melalui Asas Contrarius Actus yaitu Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Penyebab pembatalan Akta Kelahiran melalui Asas Contrarius Actus antara lain kepemilikan ganda, kesalahan data pelaporan, dan kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pelapor. Penyebab pembatalan Akta...
Pemerintah Kabupaten Tuban khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban mencipt...
Tiur Azliani Pambajeng, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mai...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang...
Beberapa problematika penerapan Asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan ...
Pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Un...
BagusKharismaPutra, AgusYulianto, SH., MH., Dr. ShintaHadiyantina, SH., MH Email: radenoki8@gmail.co...
BagusKharismaPutra, AgusYulianto, SH., MH., Dr. ShintaHadiyantina, SH., MH Email: radenoki8@gmail.co...
BagusKharismaPutra, AgusYulianto, SH., MH., Dr. ShintaHadiyantina, SH., MH Email: radenoki8@gmail.co...
BagusKharismaPutra, AgusYulianto, SH., MH., Dr. ShintaHadiyantina, SH., MH Email: radenoki8@gmail.co...
Penelitian terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K...
Organisasi kemasyarakatan merupakan wujud dari sistem negara hukum yang menjunjung nilai-nilai demok...
Indonesia adalah bangsa generasi penerus,dan berhak serta berkewajiban membangun bangsa indonesia.in...
Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi yang mempunyai kekuatan huk...
Dalam Laporan akhir ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dipero...
Pemerintah Kabupaten Tuban khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban mencipt...
Tiur Azliani Pambajeng, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mai...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang...
Beberapa problematika penerapan Asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan ...
Pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Un...
BagusKharismaPutra, AgusYulianto, SH., MH., Dr. ShintaHadiyantina, SH., MH Email: radenoki8@gmail.co...
BagusKharismaPutra, AgusYulianto, SH., MH., Dr. ShintaHadiyantina, SH., MH Email: radenoki8@gmail.co...
BagusKharismaPutra, AgusYulianto, SH., MH., Dr. ShintaHadiyantina, SH., MH Email: radenoki8@gmail.co...
BagusKharismaPutra, AgusYulianto, SH., MH., Dr. ShintaHadiyantina, SH., MH Email: radenoki8@gmail.co...
Penelitian terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K...
Organisasi kemasyarakatan merupakan wujud dari sistem negara hukum yang menjunjung nilai-nilai demok...
Indonesia adalah bangsa generasi penerus,dan berhak serta berkewajiban membangun bangsa indonesia.in...
Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi yang mempunyai kekuatan huk...
Dalam Laporan akhir ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dipero...
Pemerintah Kabupaten Tuban khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban mencipt...
Tiur Azliani Pambajeng, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mai...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang...