UPAYA PENEGAKAN PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LAMPAU BERBASIS LEMBAGA INDEPENDEN

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konstitusi di Indonesia, yaitu UUD NRI 1945, HAM telah diatur dalam Pasal 28A-28J. Kemudian, upaya perlindungan HAM di Indonesia juga ditunjukkan dengan adanya lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan dan mengatur HAM. Lembaga-lembaga itu adalah Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Namun, dalam keberjalanannya, penegakan HAM di Indonesia masih menemui hambatan. Terdapat salah satu kasus yang saat ini dirasa belum ditemukan jalan keluarnya, yaitu peristiwa “Wamena Berdarah” pada tahun 2003. Dalam penanganan peristiwa ini, negara dinilai hanya berkutat kepada prosedur legal formal dan abai terhadap pemulihan dan perlindungan korban. Hal ini juga didukung dengan adanya fakta bahwa dalam penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia, terdapat tiga kekuasaan yang berseberangan dalam melaksanakan hukum acara HAM berat.Kata Kunci: HAM, Wamena Berdarah, lembaga independe