ASPEK HUKUM TERHADAP PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENANGANAN PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA DITINJAU PADA HUKUM POSITIF INDONESIA

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan namun memiliki gangguan mental pada dirinya terdapat pada ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan kesalahan dan kelalaian yang diketahui dalam tanggungjawab bertindak di luar kendalinya, entah karena semangatnya yang belum sempurna atau karena penyakitnya yang beresiko tinggi, dan masih ada saja yang melakukannya tanpa memahaminya tersangka yang melakukan kejahatan tersebut tetapi menderita penyakit jiwa harus dirawat di rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas peran psikologi forensik dalam penanganan pelaku kejahatan tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (legal research) dan hukum empiris. Penelitian ini mengungkapkan bukti terkait perilaku kriminal dari perspektif psikologis dan masalah yang semakin kompleks di masyarakat dan untuk mengembangkan berbagai upaya untuk memecahkan kasus dalam hal ini berdasarkan aspek dan pertimbangan mendasar yang kuat agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya untuk itu diperlukan peran kedokteran kehakiman dalam psikis untuk memeriksa kejiwaan pelaku